Perjanjian Leasing

Perjanjian Leasing

Perjanjian Leasing

Setiap leasing yang disetujui dan disepakati wajib dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali, tujuan penggunaan, dan perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh nasabah.

Dokumen – dokumen dalam perjanjian ini mencakup identitas atau legalitas nasabah dan usahanya. Surat permohonan, laporan analisis dan evaluasi yang dilakukan perusahaan sewa guna usah tehadap perusahaan yang akan menerima leasing, perjanjian dan pencairan, jaminan dan pengikatnya, pembinaan, pengawasan, penyelamatan atau penyelesaian. Jika ada dokumen yang tertunda, maksimal penudaan adalah 30 hari. Pengecekan keabsahan dokumen dilakukan setidaknya 1 tahun sekali, yang harus berkekuatan hukum jika terjadi gejala pemburukan tingkat kolektibilitas.

Semua dokumen dan perjanjian harus berada dalam perusahaan sewa guna usaha (lessor) sampai tenggat waktu perjanjian leasing berakhir. Jika tenggat waktuperjanjian leasing telah berakhir, maka lessor wajib mengembalikan semua dokumen kepada lessee.

Berakhirnya perjanjian leasing bisa terjadi dengan cara baik-baik yaiuti dasar hubungan hukum selesai karena lesse telah melunasi hutangnya kepada lessor atau ”over kontrak”

Berakhirnya perjanjian leasing dengan cara tidak baik yaitu karna buruknya tingkat kolektibilitas sehingga menyebabkan upaya penyelesaian sengketa, eksekusi jaminan, dan pemberesan (penagihan kekurangan atau pengembalian kelebihan).

Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut “lease agrement”

Isi kontrak yang di buat secara umum antara lain:

  • Nama alamat Lessee
  • Jenis barang modal yang diinginkan
  • Jumlah atau nilai barang yang di leasingkan
  • Syarat pembayaran
  • Syarat kepemilikan
  • Biaya-biaya yang dikenakan
  • Sangsi apabila lessee ingkar janji
  • Dan lain-lain

Kelengkapan legal dokumen :

  1. surat kuasa
  2. pernyataan jaminan
  3. surat pernyataan bersama
  4. surat persetujuan
  5. dll

Hal yang perlu diperhatikan :

  1. Perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah
  2. laporan atau pemberitahuan yang layak diterima nasabah
  3. denda atau pinalty terhadap keterlambatan pembayaran angsuran
  4. pembatasan-pembatasan yang ada didalam perjanjian pembiayaan yang dapat menyebabkan perjanjian berakhir

Sumber : https://www.anythingbutipod.com/